Terima Kunjungan OJK, Gubernur Andra Soni Dorong Penguatan Bank Banten dan Sinergi Literasi Keuangan

Gubernur Banten Andra Soni, Menerima Kunjungan Kerja Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Beserta Jajaran, Di Gedung Negara, Provinsi Banten, Kota Serang, Pada Senin, (19/01/2026).


Gubernur Banten Andra Soni, menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, beserta jajaran di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (19/1/2026).


​Pertemuan tersebut membahas langkah strategis pembinaan dan pengawasan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten), serta sinergi program literasi keuangan guna mendukung percepatan ekonomi daerah.


​Gubernur Andra Soni menegaskan komitmennya agar Bank Banten terus bertumbuh menjadi entitas bisnis yang membanggakan masyarakat Banten. Ia meminta OJK untuk terus memberikan pendampingan dan pengawasan yang ketat namun konstruktif.


​"Saat ini Bank Banten tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan. Kami berharap OJK terus membina dan mengawal, agar ke depan Bank Banten bertransformasi dari sekadar identitas menuju produktivitas yang berkualitas," ujar Gubernur.


​Kinerja Positif Bank Banten dan Ekonomi Daerah


Kepala OJK Provinsi Banten, Adi, memaparkan bahwa indikator kesehatan Bank Banten menunjukkan tren positif. Aset bank tercatat tumbuh signifikan menjadi Rp10,022 triliun dari sebelumnya Rp7,551 triliun. Ada kenaikan 2,471 triliun atau 32.7%


​"Laba juga sudah menunjukkan angka yang bagus, yaitu Rp1,3 miliar. Ini sangat positif. Ke depan, dengan kemungkinan masuknya tiga Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten/kota ke Bank Banten, kinerja bank diproyeksikan akan tumbuh lebih baik lagi," jelas Adi.


​Sejalan dengan penguatan perbankan, Gubernur Andra Soni juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tahun 2025 berada pada zona positif dengan inflasi yang terjaga. Realisasi investasi Banten bahkan melampaui target, mencapai Rp130,2 triliun, dan menempatkan Banten di posisi empat besar nasional sebagai daerah tujuan investasi.


​Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan SDM


Dalam kesempatan tersebut, Andra Soni turut memaparkan sejumlah capaian program prioritas daerah. Ia menjelaskan progres program Bangun Jalan Desa Sejahtera yang pada tahun 2025 telah merealisasikan pembangunan jalan desa di 61 titik, satu unit jembatan, serta jalan lingkungan sepanjang 440 kilometer. Menurutnya, infrastruktur yang memadai akan menggerakkan perekonomian masyarakat karena banyaknya akses jalan akan membawa kehidupan baru bagi warga.


​Selain fokus pada fisik, Gubernur juga menyoroti pembangunan sumber daya manusia melalui program Sekolah Gratis yang bekerja sama dengan 801 sekolah swasta. Program ini digulirkan untuk meringankan beban biaya pendidikan keluarga penerima manfaat sehingga anggaran rumah tangga dapat dialihkan untuk kebutuhan lain. Di sisi lain, kebijakan ini turut mendorong kebangkitan sekolah swasta serta menciptakan jumlah murid yang ideal dalam satu rombongan belajar.


​Terkait dukungan terhadap program nasional, Gubernur menjelaskan implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 3,5 juta penerima manfaat melalui 1.172 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini diharapkan turut menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan melibatkan Koperasi Merah Putih sebagai penghubung antara pengusaha kecil dan SPPG dalam pasokan bahan baku.


​Sinergi Program Strategis dan Asta Cita


Merespons paparan Gubernur, Friderica Widyasari Dewi mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Banten dan menyebut pertemuan tersebut sangat produktif. Kedua pihak sepakat memperkuat kolaborasi literasi keuangan yang menyasar desa-desa dan pondok pesantren. Hal ini bertujuan mengakselerasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto agar berdampak langsung kepada masyarakat.


​"Kami berdiskusi bagaimana bersama-sama memajukan kesejahteraan masyarakat. OJK sangat bersemangat berkolaborasi untuk memberantas pinjaman ilegal melalui pemanfaatan kredit pembiayaan pemerintah serta pengembangan sistem keuangan desa," pungkas Friderica.


(Adv).

Previous Post

No comments